PEKANBARU – Sektor pariwisata di provinsi Riau masih menghadapi tekanan yang berat akibat pandemi Covid-19. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Riau pada Januari 2021, hanya ada satu orang.
“Pada bulan Januari 2021, hanya ada satu wisman yang datang ke Riau, baik melalui Bandara SSK II maupun tiga pintu masuk lainnya,” kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau, Misfaruddin di Pekanbaru, Senin (1/3/2021).
Kondisi ini kata Misfaruddin, merupakan imbas dari belum berakhirnya pandemi Covid-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia. Pandemi ini masih menjadi faktor utama yang sangat mempengaruhi kunjungan wisman ke Indonesia dan khususnya ke Provinsi Riau.
“Pada bulan sebelumnya, tidak ada kunjungan wisman yang datang ke Riau, sehingga jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, terjadi kenaikan 100 persen pada bulan Januari 2021,” jelasnya.
Namun, jika dilihat pada periode yang sama pada tahun 2020, dimana kondisi masih normal atau tidak ada pandemi Covid-19, jumlah wisman yang datang mencapai 5.256 kunjungan.
“Sehingga tidak dapat dipungkiri, memang terjadi penurunan yang sangat drastis pada Januari 2021,” tukasnya.
Sementara itu, untuk membangkitkan sektor pariwisata saat ini, pemprov Riau melalui Dinas Pariwisata (Dispar) Provinsi sebelumnya telah menggelar Forum Perangkat Daerah. Kegiatan ini bertujuan untuk menyatukan persespsi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam membangun sektor pariwisata di “Bumi Lancang Kuning”.
Kepala Dinas Pariwisata Riau, Roni Rakhmat menyebutkan, digelarnya forum itu diharapkan bisa menyatukan persepsi dalam pengembangan kepariwisataan dan ekonomi kreatif di Riau. Hal ini sesuai dengan Misi Kepala daerah provinsi Riau yakni, “Mewujudkan Budaya Melayu Sebagai Payung Negeri dan Mengembangkan Pariwisata yang Berdaya Saing”.
Kadispar Riau mengajak jajaran Dinas Pariwisata (Dispar) 12 Kabupaten/Kota di Riau untuk menyusun program event pariwisata dan destinasi unggulan. “Kita berupaya mengajak Dispar kabupaten/kota untuk bisa membuat konsep event pariwisata yang bisa dikelola oleh pihak swasta dengan sistem sponsorship ataupun dikelola langsung oleh pihak swasta,” papar Roni.
“Bersama Kabupaten/Kota, kita juga telah membahas agar fokus untuk mengembangkan satu destinasi unggulan dan event unggulan sehingga dengan dana APBD yang cenderung defisit pun kita harus mampu untuk berinovasi dan berkreasi dalam pengembangan destinasi dan event saat ini,” ujar Roni.
Lebih lanjut Roni menuturkan, Dispar Riau siap mendukung agar Dinas Pariwisata yang ada di 12 kabupaten/kota di Riau, bisa membuat terobosan atau inovasi baru dalam upaya mempromosikan potensi wisata di daerah masing-masing. Ia juga berharap kegiatan event pariwisata di daerah mampu merangkul pihak swasta untuk menjadi pelaksana event tersebut.
Sementara itu, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) melalui Koordinator Pengembangan Destinasi Area II, Ramlan Kamarullah menjelaskan, untuk provinsi Riau pada tahun 2021 Kemenparekraf memberikan dukungan berupa pengembangan desa wisata.
Adapun desa wisata yang mendapat dukungan dari Kemenparekraf yakni, Desa Aliantan (Kabupaten Rokan hulu), Desa Koto Masjid (Kabupaten Kampar), Desa Bungaraya (Kabupaten Siak), dan Desa Tanjung Punak (Kabupaten Bengkalis).
“Selain itu juga ada dukungan program dan kegiatan dari Direktorat Pengembangan Destinasi Regional I tahun 2021, dalam bentuk dekonsentrasi antara lain adalah,Workshop pembinaan sadar wisata dan sapta pesona, juga bimtek desa wisata,” ujar Ramlan Kamarullah.
Kepala Divisi Advisory dan Pengembangan Ekonomi Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau (BI) Teguh Setiadi memaparkan, bahwa untuk sektor pariwisata BI akan membantu program promosi terutama produk ekonomi kreatif pada pameran baik nasional dan internasional yang diikuti oleh Bank Indonesia.
“Bank Indonesia juga akan membantu akses permodalan bagi pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif. Selain itu, saat ini sektor usaha pariwisata diharapkan mengarah ke transaksi non tunai seperti Quick Response Indonesian Standard (QRIS) untuk memudahkan pembayaran melalui aplikasi uang elektronik di era new normal saat ini,” papar Teguh.
(MC Riau/RAT)
Kolom Komentar post