Jakarta – Pemerintah sudah menyiapkan tiga juta dosis vaksin buatan Sinovac Tiongkok dalam pengadaan vaksin covid-19 tahap pertama. 1,2 juta dosis vaksin sudah tiba 6 Desember lalu sementara sisanya akan tiba di akhir Desember.
Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto memastikan vaksin covid-19 pengadaan tahap awal ini akan disuntikkan ke tenaga kesehatan sambil menunggu izin penggunaan darurat dari Badan POM.
Prioritas vaksin untuk tenaga kesehatan dilakukan sesuai arahan organisasi kesehatan dunia WHO.
“Rekomendasi yang dikeluarkan ITAGI (Indonesian Technical Advisory Group of Immunization) yang pertama, vaksinasi dapat diberikan kepada Garda terdepan yaitu tenaga kesehatan dan penunjang yang bekerja di fasyankes (fasilitas pelayanan kesehatan) pada awal ketersediaan vaksin dan dilanjutkan secara bertahap berjenjang dan juga berlanjut pada kelompok risiko lainnya” ungkap Terawan dilansir dari kompas.id.
Tetapi IDI (Ikatan Dokter Indonesia) meminta pemerintah menepis keraguan kalangan tenaga kesehatan terhadap vaksin sebelum izin penggunaan darurat diterbitkan Badan POM.
Ketua Satgas covid-19 PB IDI Zoebairi Djoerban menyebut vaksinasi lebih baik dilakukan lebih dulu kepada para menteri sebelum disuntikkan ke tenaga kesehatan.
“Masyarakat Indonesia ini memerlukan suri teladan memerlukan contoh dari permukaannya sehingga kalau menteri saja mau kenapa kita tidak sehingga di kalangan masyarakat yang sekarang masih ada keraguan menjadi hilang dan kemudian bisa vaksinasi berlangsung dengan lancar jadi sekali lagi perlu suri tauladan namun sekaligus juga perlu melindungi pembesar-pembesar kita dari serangan virus”, ungkapnya.
Dalam rapat bersama DPR kamis lalu Terawan memaparkan skema vaksinasi nasional yang diwarnai perdebatan alot dengan anggota Komisi 9 DPR “kalau saya aja takut gimana? Coba bayangin tuh, dicacar, disuruh tunggu di situ 2 jam kalau menggelepar-gelepar bawa rumah sakit, kalau aman yaudah pulang”, ungkap anggota Komisi 9 DPR dari fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay.
Pemerintah memastikan dari sekitar total 200jt penduduk Indonesia hanya hanya 35 juta yang masuk dalam program vaksinasi Covid-19 gratis sementara sisanya harus vaksinasi secara mandiri alias bayar.
Mereka yang bisa mendapat vaksinasi juga hanya orang-orang dengan rentang usia 18 hingga 59 tahun. 35 juta penduduk yang bisa mendapat vaksinasi gratis program pemerintah adalah tenaga kesehatan pelayanan publik dan kelompok masyarakat rentan miskin dan tertular.
“Kita hitung 67% dari jumlah (apa yang) usia 18 sampai 19 sampai 59 tahun ketemulah jumlah sekitar 160 juta (ndak salah) kemudian 67% yang ketemu 107 juta, nah itu adalah dasar satu pertimbangan jumlah yang mampu bayar kedua kita pertimbangkan juga nantinya adalah dengan vaksin gratis yang kita juga sudah sepakati dengan kovac yang sudah saya tanda tangan dan sudah semua berjalan” kata Terawan.
Siapa yang berhak menerima vaksin covid-19 akan diatur dalam satu data yang terintegrasi dengan Kementerian BUMN dan menkominfo pasalnya pengadaan vaksin untuk vaksinasi Mandiri akan ditangani oleh menteri BUMN. pemerintah juga akan segera menghubungi produsen vaksin covid-19 asal Amerika Serikat moderna yang mengklaim vaksin buatan mereka memiliki tingkat efektivitas 94,5%.
“Untuk memperkecil resiko yang kami lakukan adalah mendekati produsen-produsen yang masuk dilistnya WHO” kata Budi Gunadi Sadikin wakil menteri BUMN.
Dalam keputusan Menteri Kesehatan 3 Desember lalu ada 6 kandidat vaksin yang bisa digunakan dalam pelaksanaan vaksinasi covid-19 di Indonesia, keenam vaksin itu diproduksi oleh Bio Farma, Astra Zeneca, Sinopharm, Moderna, Pfizer Inc and BioTech, Sinovac BooTech.
Manapun vaksin nanti yang akan digunakan komisi 9 DPR meminta pemerintah menyakinkan masyarakat atas aspek keamanan dan kehalalan vaksin yang disiapkan. Yang jelas meskipun sudah datang bukan berarti protokol kesehatan boleh diabaikan.
Kolom Komentar post