DURI, RIAU24JAM.COM – Dugaan penjarahan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis Biosolar kembali mencuat di wilayah Duri, Kabupaten Bengkalis. Aktivitas mafia solar yang kian marak diduga membuat masyarakat hanya bisa menikmati sisa BBM subsidi yang semestinya menjadi hak mereka. Di saat kebutuhan harian warga makin tinggi, sejumlah pihak justru disebut memanfaatkan celah untuk memperkaya diri.
Informasi yang diperoleh di lapangan menunjukkan bahwa kendaraan operasional kontrak PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) di Duri diduga masih banyak menggunakan solar subsidi. Padahal, BBM jenis ini diperuntukkan bagi masyarakat kecil seperti nelayan, petani, dan transportasi umum, bukan untuk kendaraan korporasi atau operasional perusahaan.
Praktik ini diduga tidak lepas dari peran para pemain solar, termasuk kelompok yang dikenal dengan sebutan along-along—para pelansir yang membeli solar subsidi dari SPBU menggunakan jerigen atau kendaraan rakitan. Modus mereka diduga kian terbuka, mengantre di berbagai SPBU di Mandau dan Bathin Solapan, lalu menjual kembali solar subsidi kepada pihak yang membutuhkan dalam jumlah besar.
Akibatnya, antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU terlihat hampir setiap hari. Warga mengeluhkan bahwa mereka sering tidak kebagian solar subsidi, karena stok sudah dihabiskan oleh para penimbun.
“Kalau kami datang sore, biasanya sudah habis. Kadang pagi pun sudah ramai pelansir. Kami yang benar-benar butuh jadi susah,” keluh Adi salah seorang warga pengguna kendaraan pengangkut hasil kebun.
Di sisi lain, para sopir kendaraan operasional kontrak PT PHR yang ditemui di lapangan mengaku tidak mengetahui secara pasti. Namun, tidak sedikit yang mengakui bahwa mereka mendapatkan solar dari pemasok luar SPBU, yang diduga merupakan jaringan pelansir solar subsidi.
Praktik ini tentu bertentangan dengan aturan pemerintah. Kendaraan operasional perusahaan seharusnya menggunakan BBM non-subsidi, karena subsidi diberikan untuk masyarakat kecil dan sektor usaha tertentu yang dilindungi.
Pemerhati kebijakan energi di Duri, Setiawan, menilai bahwa maraknya mafia solar ini tidak lepas dari lemahnya pengawasan.
“Selama penindakan tidak tegas, para pelaku akan merasa aman. Mereka bukan hanya merugikan negara, tapi juga menyengsarakan masyarakat yang bergantung pada solar subsidi,” katanya.
Sementara itu, warga meminta aparat berwenang dan instansi terkait seperti Pertamina, Kepolisian, dan pemerintah daerah untuk turun tangan. Mereka mendesak adanya penertiban, terutama terhadap kendaraan perusahaan yang masih diduga menggunakan solar subsidi, serta mafia solar yang bebas berkeliaran di sekitar SPBU.
“Kalau tidak ada tindakan serius, masalah ini akan terus berulang. Subsidi BBM seharusnya tepat sasaran, bukan dinikmati oknum-oknum yang mencari untung,” ujar salah seorang tokoh masyarakat di Mandau.
Namun, masyarakat berharap kasus ini tidak berhenti pada isu, melainkan ditindaklanjuti secara konkret demi keadilan dan keberlangsungan BBM subsidi yang tepat sasaran.(*)
Kolom Komentar post