RIAU24JAM.COM – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) saat ini tengah mendapat sorotan dari berbagai pihak. Pasalnya, pasca kasus penganiayaan David oleh Mario Dandy Satriyo berbuntut pada pemeriksaan mantan Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Jakarta Selatan II, Rafael Alun Trisambodo (RAT) yang tak lain adalah ayah dari anak yang doyan pamer kemewahan itu.
Ibarat fenomena gunung es, kini merembet pada pejabat lainnya yakni Kepala Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto dan Kepala Kantor Bea Cukai Makassar Andhi Pramono yang juga harta kekayaannya cukup melejit.
Lalu apa kaitannya dengan Bupati Meranti Muhammad Adil yang sempat menuai kontroversi karena menyebut Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berisi “iblis atau setan”?
Salah satu akun Tweitter Jojo, Sp.Je.Pe @JantunGPisanG mengklaim bahwa pernyataan Bupati Meranti saat itu benar terbukti. Pasalnya baru-baru ini Menko Polhukam Mahfud Md mengatakan transaksi mencurigakan senilai Rp 300 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terjadi sejak 2009.“Akhirnya ucapan bupati Meranti ini terbukti benar adanya,” kata dia seperti dikutip Monitor Indonesia, Kamis (9/3).
Cuitannya ini pun turut dikomentari warganet lainnya. “Jd ingat om@prastow marah2in ini Bupati,,, Kek jd pimpinan di Kemenkeu aja si om pras,” komentar @is_pelssy.
“Dalam situasi babak belur dihajar kesana kemari begini, biasanya nanti akan muncul tokoh/kelompok yang mengatas namakan diri sebagai “Sahabat Kantor Pajak ” Dan atau “Sahabat Kemenkeu” Yang bikin konten pembelaan mati2an di medsos, biasanya Tiktok,” kata @panji_Nugroho80.
“Sejenis Tante2 ber tattoo garuda didadanya yang pnh ngaku sebagai sahabat polisi waktu rame kasus sambo tempo hari. Kemana dia sekarang ya? Jadi kangen nih,” tambahnya.
“Paling buzzer paska bayar…,” jawab @JantunGPisanG .
“Atau tiba tiba ada jedooor bom wajan trus telolas telolisnya ditangkap teyuus media tiap hr memberitakannya telus lupa ada telolis sesungguhnya (KORUPTOR),” komentar @Abdillah-Abah.
“Ngga lama lagi pasti muncul, ini fenomena yg sering terjadi….!!! kata @IrfandiM.
Diketahui, dalam video potongan Muhamad Adil yang beredar di media sosial lalu, ia mengungkapkan kekesalannya karena merasa tidak mendapat kejelasan terkait Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima Meranti.
Hal itu disampaikan Adil saat rapat koordinasi nasional Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah di Pekanbaru, Kamis (9/12). Dalam rapat itu, ia juga sempat mengancam akan pindah ke Malaysia hingga mengangkat senjata karena merasa pemerintah pusat tak mau mengurusi wilayah dan rakyatnya.
Mulanya, Adil mempertanyakan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas dan anggaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Aidil mempertanyakan hal itu di depan Kemenkeu. Adil merasa wilayahnya diperlakukan tidak adil karena penerimaan DBH Meranti menurun. Padahal harga minyak dunia melonjak naik sampai USD 100 per barel.
“Ini orang keuangan isinya iblis atau setan? Jangan diambil minyak di Meranti itu, nggak apa-apa kami juga masih bisa makan, daripada uang kami ‘diisap’ sama (pemerintah) pusat. Karena kalau kami daerah kaya sudah ambil Rp 10 triliun enggak apa-apa, kami daerah miskin, daerah ekstrem,” sebut Adil.
Transaksi Gelap Rp 300 T
Menko Polhukam Mahfud Md mengatakan transaksi mencurigakan senilai Rp 300 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terjadi sejak 2009. Dia mengatakan saat itu sudah dilaporkan tapi tidak ada kemajuan.
“Itu tahun 2009 sampai 2023, ada 160 laporan lebih. Taruhlah 168 sejak itu. Itu tidak ada kemajuan informasi. Sesudah diakumulasikan, semua melibatkan 460 orang lebih ke kementerian itu yang akumulasi terhadap transaksi yang mencurigakan itu bergerak di sekitar Rp 300 triliun,” kata Mahfud dalam pernyataan, dilihat di YouTube Kemenko Polhukam RI, Kamis (9/3).
Mahfud mengatakan, sejak 2009, tidak ada ada kelanjutan informasi terhadap laporan transaksi mencurigakan tersebut. Mahfud lalu menyinggung kasus Rafael Alun Trisambodo, yang baru terungkap buntut kasus penganiayaan putranya, Mario Dandy, terhadap David.
“Tapi sejak 2009, karena laporan tidak di-update, tidak diberi informasi respons. Kadang kala respons itu muncul sesudah menjadi kasus, kayak yang Rafael. Rafael itu jadi kasus, lalu dibuka, lho ini sudah dilaporkan dulu kok didiemin, baru sekarang bisa. Dulu Angin Prayitno, sama, ndak ada yang tahu sampai ratusan miliar, diungkap KPK baru dibuka,” paparnya.
Mahfud mengapresiasi langkah Menkeu Sri Mulyani, yang kini tengah bersih-bersih di tubuh Kemenkeu. Mahfud mengatakan tumpukan transaksi mencurigakan di Kemenkeu karena saat itu Sri Mulyani belum menjadi menteri.
“Menumpuk sebanyak itu karena bukan Sri Mulyani, itu sudah ganti menteri empat kali kalau dari 2009 nggak bergerak, dan Keirjenan baru memberi laporan kalau dipanggil kali, sehingga, ‘Pak, Bu, itu hanya kecil-kecil, ndak ada masalah. Ternyata, kalau mau dianggap ada masalah, sekarang ada masalah,” terangnya.
“Saya kira kita harus membantu Bu Sri Mulyani sedang menyelesaikan itu dan kita tak bisa menyembunyikan apa pun kepada masyarakat sekarang ini, tidak tahu dari saya, tahu dari orang. ‘Pak, kok ada data baru Rp 500 M, si Rafael, lalu yang satunya, Pak, ada yang 3.000. Sudah tahu semua, kita tak boleh berbohong,” jelas mantan Ketua MK ini.
Sumber: MonitorIndonesia
Kolom Komentar post