RIAU24JAM.COM – Ramai di media sosial seruan malas bayar pajak buntut kasus anak pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo, Mario Dandy Satrio menganiaya David, anak pengurus pusat GP Ansor hingga koma. Mario Dandy Satrio juga diketahui sering pamer kekayaannya.
Namun, Rubicon dan Harley Davidson yang dipamerkan Mario di media sosial ternyata tidak dicantumkan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Buntut kasus tersebut dan terungkapnya kendaraan mewah Rafael, netizen pun geram.
Di Twitter, nama Rafael Alun Trisambodo menjadi trending topic. Selain itu, ujaran soal malas bayar pajak juga ramai disampaikan oleh warganet.
“Jadi malas bayar pajak, orang pajak kaya semua lah kita masyarakat biasa masih susah cuy,” cuit netizen @arch*** di Twitter, Jumat (24/2/2023).
Netizen lain juga menyoroti kasus tersebut yang awalnya karena masalah percintaan. “Definisi cewe bawa sial, gara-gara dia 1 orang jadi koma, 1 orang jadi tersangka, satu instansi kena seruduk, satu negara jadi malas bayar pajak,” ungkapnya.
Kemudian, netizen juga ada yang mengatakan bahwa malas bayar pajak karena melihat pejabat pajak hidupnya yang mewah.
“Ini yang suka bikin malas banget bayar pajak. kita yang capek-capek cari duit, jungkir balik, kena matahari, hancur dihantam resensi. Eh si pejabat pajak hidupnya mewah sekali,” ungkap @Denny****.
Respons Sri Mulyani
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga merespons soal masyarakat enggan lapor Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak buntut kasus dari penganiayaan yang dilakukan anak pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo.
Ia mengungkap dirinya memahami pandangan, dan juga ekspresi kekecewaan masyarakat yang mempertanyakan apakah Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan institusi yang dipercaya.
“Saya memahami pandangan dan juga ekspresi dan kekecewaan dari masyarakat Indonesia di dalam menyampaikan pandangan mereka satu, apakah Kemenkeu, Dirjen Pajak merupakan instansi dipercaya dengan munculnya kasus ini dengan munculnya suatu gaya hidup hedonistik mewah dari jajaran Direktorat Jenderal Pajak yang menimbulkan pertanyaan serius sumber harta yang bersangkutan,” ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual di Kantor Pusat DJP Kemenkeu, Jakarta Selatan, Jumat (24/2/2023).
Meskipun ada kasus penganiayaan dan hedonisme anak pejabat pajak Kemenkeu, Sri Mulyani menekankan pihaknya tetap akan menjaga integritas dan profesionalitas untuk mengelola penerimaan negara. Pihaknya akan tetap menyalurkan kewajiban membelanjakan uang negara untuk berbagai berbagai bantuan masyarakat.
“Kita sendiri pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, untuk tahun 2023 kami akan membelanjakan pendidikan Rp 608,3 triliun untuk kesehatan Rp 168 triliun, untuk bantuan sosial dan perlindungan Rp 479 triliun dan untuk pembangunan infrastruktur masyarakat dan ekonomi,” tuturnya.
Sumber: detik
Kolom Komentar post