PEKANBARU, RIAU24JAM.COM – Dinamika yang belakangan mewarnai internal GRIB Jaya Provinsi Riau kini menjadi perhatian serius Dewan Pimpinan Pusat (DPP) GRIB Jaya. Di tengah upaya mengembalikan soliditas organisasi, DPP memberikan mandat khusus kepada Koordinator Wilayah (Korwil) GRIB Jaya Provinsi Riau, Datin Imelda Samsi, S.E., untuk melakukan konsolidasi, monitoring, evaluasi, verifikasi data, hingga penataan kembali struktur kepengurusan di seluruh wilayah Riau.
Mandat tersebut disampaikan Imelda melalui video yang ditujukan kepada seluruh kader GRIB Jaya se-Provinsi Riau. Dalam keterangannya, ia menegaskan bahwa Surat Tugas Khusus yang diterimanya merupakan amanah langsung dari DPP untuk memastikan roda organisasi kembali berjalan sesuai mekanisme dan aturan organisasi.
“Konflik internal yang terjadi di tubuh GRIB Jaya Provinsi Riau dalam beberapa waktu terakhir menjadi perhatian khusus Dewan Pimpinan Pusat. Atas dasar itu, saya diberikan mandat untuk meng-crosscheck kembali situasi kepengurusan DPD GRIB Jaya Provinsi Riau,” ujar Imelda, Rabu (29/7/2026).
Ia menjelaskan, kewenangan yang diberikan tidak hanya terbatas pada tingkat Dewan Pimpinan Daerah (DPD), tetapi juga mencakup Dewan Pimpinan Cabang (DPC), Pengurus Anak Cabang (PAC), hingga tingkat ranting. Seluruh struktur organisasi akan dilakukan konsolidasi, monitoring, evaluasi, verifikasi data kepengurusan, serta pemberian rekomendasi kepada DPP apabila ditemukan persoalan yang memerlukan keputusan organisasi.
Berita Terkait
Bagi Imelda, mandat tersebut bukan sekadar penugasan administratif, melainkan representasi langsung dari kewenangan Dewan Pimpinan Pusat yang harus dihormati oleh seluruh jajaran organisasi.
“Mandat ini merupakan mandat langsung dari pimpinan pusat. Seluruh jajaran DPD, DPC, PAC hingga ranting wajib tunduk, menerima, dan melaksanakan seluruh arahan representatif DPP tanpa pengecualian,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Imelda juga menyampaikan imbauan kepada Martin Purba, yang saat ini menjalankan mandat kepengurusan DPD GRIB Jaya Provinsi Riau, agar mengedepankan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.
Menurutnya, energi organisasi seharusnya diarahkan untuk membesarkan GRIB Jaya di Riau, bukan justru terkuras oleh konflik internal yang berlarut-larut.
“Saya menghimbau kepada Saudara Martin Purba agar dapat menjalankan roda organisasi dengan baik, membesarkan Ormas GRIB Jaya di Provinsi Riau, serta menghentikan segala bentuk kekisruhan maupun konflik internal yang terjadi,” katanya.
Imelda menegaskan, apabila situasi organisasi tetap tidak kondusif, dirinya akan menyampaikan hasil evaluasi kepada DPP dan mengusulkan peninjauan kembali terhadap struktur kepengurusan sebelum diterbitkannya Surat Keputusan (SK) definitif maupun pelaksanaan pelantikan.
“Apabila kondisi GRIB Jaya di Provinsi Riau masih diwarnai konflik dan tidak kunjung kondusif, maka menjadi tugas saya mengusulkan kepada Ketua Umum DPP, Bapak Haji Hercules Rosario Marshal, agar struktur kepengurusan DPD GRIB Jaya Provinsi Riau dievaluasi kembali sebelum diterbitkan SK definitif ataupun dilakukan pelantikan,” ujarnya.
Perhatian serupa juga diarahkan kepada DPC GRIB Jaya Kota Pekanbaru. Imelda meminta Ketua DPC sementara, Honro, untuk lebih memfokuskan langkah organisasi pada penguatan basis keanggotaan sebagai fondasi utama membangun organisasi.
“Saya menghimbau Saudara Honro agar menjaga situasi tetap kondusif serta memperbanyak perekrutan anggota di DPC Kota Pekanbaru. Dari hasil yang saya lihat, kekuatan massa di DPC Pekanbaru masih perlu diperkuat. Karena itu, fokuslah pada konsolidasi dan penambahan keanggotaan,” ungkapnya.
Ia menambahkan, apabila target penguatan organisasi tersebut tidak tercapai, dirinya juga akan mengusulkan evaluasi terhadap kepengurusan DPC kepada Dewan Pimpinan Pusat.
Menutup pernyataannya, Imelda mengajak seluruh kader GRIB Jaya di Provinsi Riau menjaga persatuan serta menghormati setiap keputusan yang nantinya ditetapkan oleh Ketua Umum DPP GRIB Jaya, Haji Hercules Rosario Marshal.
“Jangan ada perpecahan, jangan ada kubu-kubu di dalam tubuh organisasi ini. Siapa pun yang nantinya ditetapkan sebagai Ketua DPD GRIB Jaya Provinsi Riau, kita wajib menghormati keputusan Dewan Pimpinan Pusat,” tuturnya.
Ia juga mengingatkan seluruh kader agar tidak mudah mempercayai surat ataupun dokumen yang beredar di media sosial apabila tidak ditandatangani langsung oleh Ketua Umum DPP GRIB Jaya.
“Apabila setelah hari ini ada surat yang beredar tanpa ditandatangani oleh Ketua Umum Bapak Haji Hercules Rosario Marshal, maka menurut saya tidak perlu diindahkan. Sistem organisasi GRIB Jaya adalah satu komando dan tegak lurus kepada Ketua Umum,” pungkasnya.***
Kolom Komentar post