Kejati Riau Harapkan Pemilik Lahan Turut Serta Dalam Penanganan Karhutla

PEKANBARU – Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, Raharjo Budi Kisnanto mengharapkan kepada pihak maupun perusahaan ataupun pemilik perkebunan baik perorangan maupun perusahaan yang lahannya terbakar untuk dapat turut serta dalam memberantas ataupun memadamkan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di wilayahnya masing-masing.

Ia menerangkan, apabila ada pihak yang lahannya terbakar namun tidak mau berkontribusi dalam penanganannya, makanya pihaknya akan mengajukan sanksi pidana maupun perdata.

Raharjo menerangkan, selain sanksi pidana yang diajukan ke persidangan dengan sangkaan merusak Undang-Undang (UU) lingkungan hidup dan sebagainya, juga akan diupayakan mengajukan gugatan secara perdata, dalam perdata ini nanti sekaligus ganti rugi pemulihan terhadap timbulnya pencemaran udara yang diakibatkan oleh Karhutla.

“Hal ini berkaitan dengan apa yang disampaikan Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar terkait penegakan hukum yang tegas bagi pelaku penyebab terjadinya Karhutla di Riau,” ungkapnya dalam Rakor dengan Forkopimda Kabupaten/Kota se Riau terkait pengendalian Karhutla di Provinsi Riau secara virtual, di Gedung Daerah Balai Serindit, Senin (8/3/2021).

Pihaknya juga meminta kepada Kapolda Riau dan Danrem 031/Wira Bima, apabila ada terjadi kasus pemilik lahan tidak ikut berkontribusi maka data akuratnya bisa diserahkan ke Kejati Riau untuk ditindak lanjuti.

Sehingga nanti data tersebut akan diajukan perdata ke pengadilan negeri bisa diterima oleh majelis hakim dan menjatuhkan sanksi berupa ganti rugi, baik ganti rugi pemulihan lingkungan hidup yang nantinya akan di serahkan hasilnya kepada pemerintah daerah untuk menambah penerimaan pendapatan daerah dan lainnya.

Raharjo menjelaskan, untuk hal ini perlu sinergitas antara semua pihak, misalnya terjadi kasus pihak yang membiarkan lahannya terbakar di Bengkalis, titik koordinatnya di daerah mana, nanti akan dicoba mengajukan perdata di Pengadilan Tinggi Bengkalis baik perkebunan, maupun gugatan perbuatan melawan hukum, maupun gugatan perizinan atau gugatan citizen lawsuit.

“Ketika gugatan ini nanti punya dampak dan akibatnya masing-masing, kalau gugatan citizen lawsuit itu kita harus selama tiga bulan dan tiga kali kita harus memberikan peringatan terlebih dahulu kepada perusahaan, seandainya perusahaan tadi tidak mengindahkan tindakan yang diambil, maka kepada pemerintah dalam hal ini perizinan yang sudah dikeluarkan bisa diajukan gugatan citizen lawsuit bisa dibatalkan perizinan nya tadi,” tuturnya.

Kemudian ia menyebut, untuk perbuatan melawan hukum, yaitu karena timbulnya suatu akibat, misalnya dari kebakaran menimbulkan bencana asap, yang mana asap menimbulkan gangguan infeksi saluran pernafasan dan menjadi bukti persidangan di pengadilan terkait hal itu.

Nantinya akan diminta ganti rugi terkait hal itu yang akan diajukan ahli akibat Karhutla misalnya dari WWF maupun organisasi lainnya, sehingga dengan demikian muncul efek jera bagi para pelaku usaha maupun perusahaan yang memiliki kebun namun tidak berusaha memadamkan api yang mengakibatkan terjadinya Karhutla.

Sehingga karena hal itu, membawa dampak yang besar bagi seluruh wilayah kabupaten itu pada umumnya, maupun masyarakat Provinsi Riau khususnya seperti terganggunya jadwal penerbangan, tertundanya jadwal pelayanan dan lain-lainnya yang tidak diharapkan terjadi kembali di Riau.

Oleh sebab itu menurutnya, selain dijatuhkan sanksi pidana maka juga bisa dijatuhkan sanksi hukum perdata bahkan nanti perizinannya bisa dibatalkan apabila tidak mau berkontribusi dalam penanganan Karhutla di wilayahnya.
 
“Kami mohon Kapolda, seandainya ada masih terjadi lagi kami mohon datanya biar kami gunakan menyusun gugatan secara perdata. Kalau masalah biaya mohon izin kami mohon dibantu khusus untuk penggaran mengajukan perdata dan tata usaha negara di pengadilan kurang,” pungkasnya. (MCR/IP)