PEKANBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau siap duduk satu meja dengan Pemko Pekanbaru untuk menyelesaikan pembangunan pasar cik puan.
Pasar yang berada di Jalan Tuanku Tambusai ini sudah sembilan tahun dibiarkan mangkrak.
Seperti diketahui, aset lahan yang diatasnya ada bangunan pasar ini tercatat sebagai aset Pemko Pekanbaru dan sebagian lagi ada aset yang tercatat sebagai aset Pemprov Riau.
“Kami nanti bersama pak Sekda akan mengadakan pertemuan dari Pemko Pekanbaru. Sudah kita agendakan, tinggal menunggu kapan waktunya saja,” kata Asisten III Setdaprov Riau, Syahrial Abdi, Senin (8/3/2021).
Sebelumnya, pembangunan pasar cik puan yang berada di Jalan Tuanku Tambusai atau Nangka mendapat perhatian dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Masalah pasar cik puan juga menjadi bagian dari yang akan ditindaklanjuti oleh pihak KPK,” kata Wakil Gubernur Riau (Wagubri) Edi Natar Nasution usai menggelar pertemuan dengan Direktur Wilayah I Koordinasi dan Supervisi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Balai Serindit, Gedung Daerah Jalan Diponegoro Pekanbaru, Rabu (3/3/2021) lalu.
Dalam pertemuan tersebut hadir seluruh kepala daerah di Riau. Termasuk Walikota Pekanbaru, Firdaus MT didampingi Sekdako Pekanbaru M Jamil dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemko Pekanbaru Syofaizal.
Sementara Direktur Wilayah I Koordinasi dan Supervisi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Didik Agung Wijanarko menegaskan, persoalan pasar cik puan memang menjadi satu dari sejumlah persoalan aset di Kota Pekanbaru yang harus dicarikan solusinya.
Sebab pasar ini sudah lama dibiarkan mangkrak sehingga tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Khususnya para pedagang yang ingin berjualan dipasar cik puan.
“Kita akan carikan solusi terbaik untuk masyarakat, apakah ini nanti diserahkan ke Pemprov Riau atau Pemko Pekanbaru. Kalau sudah pasti (siapa yang mengelola), baru nanti dilanjutkan pembangunannya, agar pelayanan kepada masyarakat bisa lebih bagus lagi,” katanya. (MCR/SA)
Kolom Komentar post