DURI, RIAU24JAM.COM – Tim gabungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI kembali mendatangi perusahaan minyak kelapa sawit PT Sawit Inti Prima Perkasa (PMKS PT SIPP) yang berlokasi di jalan Rangau, Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Duri Kabupaten Bengkalis, Riau, Minggu (24/4).
Kedatangan pejabat dari KLHK RI didampingi oleh Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bengkalis Ed Effendi SH, MH, Kabag Hukum M. Fendro Arasyid, Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas LH Agus Sutanto ini untuk menyegel Boiler atau mesin uap perusahaan.
Pihak Tim KLHK RI sebelum menyegel Boiler atau mesin uap milik PMKS PT SIPP meminta untuk mematikan terlebih dahulu karena masih hidup atau setelah itu langsung memasang pita PHPLHK.
Sesudah Pemasangan pita PHPLHK tersebut PMKS PT SIPP tidak diperbolehkan mengeoperasikan mesin boiler hingga waktu yang belum dapat ditentukan dan jika keberetan dipersilahkan untuk menempuh jalur hukum.
Sebelum itu Team KLHK RI juga sudah memasang plang segel di dalam dan luar areal perusahaan kemarin, Sabtu 23 April 2022 sore untuk menghentikan setiap aktifitas atau operasional di dalam perusahaan bergerak dibidang minyak Kelapa Sawit tersebut.
Tampak di lapangan, plang pertama didirikan tepat di depan pintu masuk PMKS PT SIPP Duri dicor dasarnya menggunakan semen. Adapun kalimat dalam plang segel tersebut bunyinya:
“Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Peringatan, setiap orang dilarang melakukan kegiatan apapun di area ini. Areal ini dalam pengawasan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup atas dugaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” bunyi pesan pada plang segel tersebut.
Kemudian, barang siapa yang diduga sengaja merusak plang atau alat segel yang telah dipasangkan, kata dia, diganjarkan dalam hal regulasi Pasal 232 ayat (1) KUHPidana dengan bunyi:
“Barang siapa dengan sengaja memutus, membuang atau merusak penyegelan suatu benda oleh atau atas nama penguasa umum yang berwenang atau dengan cara lain menggagalkan penutupan dengan segel, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan,” terang peringatan di dalamnya.
Meski segel telah dipasang, operasional mesin pengolah minyak kelapa sawit ini diduga masih beroperasi. Hal itu terlihat dari kepulan asap hitam pekat yang membumbung dari cerobong asap pabrik.
Atas dugaan ketidaktaatan itu, tim gabungan KLHK RI langsung memasang pita segel di mesin boiler. Setelahnya, juga dibuatkan daftar berita acara serta kemudian dilakukan pengambilan sampel air pada saluran yang diduga menjadi kanal pembuangan limbah perusahaan ini.
Hal itu dibenarkan Penyidik Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup bidang Perdata KLHK RI, Akbar. Dijelaskannya, petugas laboratorium kredibel dari PT ALS dilibatkan untuk menguji sampel air yang diduga mengalir dengan bebasnya dari areal pabrik ke aliran sungai Pudu.
“Hari ini sudah dilakukan penyegelan boiler pejabat pengawas lingkungan hidup, karena merekalah yang berwenang. Selaku penyidik, maka kita lanjutkan dengan pengambilan sampel air yang tercemar limbah. Petugas dari laboratorium PT ALS dilibatkan untuk pengujian sampel,” kata Akbar Didampingi Mimin, Direktorat PPSA (Administratif/Perdata) Eka dan Agung serta Direktorat PHPLHK (Pidana) Bambang.
Ia menyebutkan, sampel yang diambil akan segera diuji untuk mendapatkan data yang akurat atas dugaan pencemaran lingkungan hidup. Satu per satu sampel air diambil dari hulu ke hilir sebuah kanal (anak sungai batang apo) yang diduga tercemar limbah hasil operasional pabrik.
Setelah mengumpulkan sampel, pihaknya segera mewawancarai Roslin Sianturi dan suaminya. Keduanya adalah korban atas dugaan paparan limbah yang melebur ke kebun kelapa sawit miliknya yang berdekatan dengan kolam penampungan limbah.
Secara detail Roslin dan sang suami secara bergantian memberi penjelasan terkait kronologis kejadian. Ia menyebut, lahannya sangat terdampak atas (diduga) beberapa kasus jebolnya kolam penampungan limbah milik PT SIPP Duri.
“Kami korbannya, lahan kami kena limbah jebol dari kolam mereka (PT SIPP, red). Kami sudah lapor, tapi seolah dicueki. Tidak ada itikat baik, makanya kami ingin hal ini diusut tuntas. Kami siap bersaksi kemanapun dan kepada siapa pun terkait kejadian ini, karena kami sangat dirugikan,” tutur Roslin.
Pasca jebolnya kolam limbah ke areal kebunnya, beberapa pokok kelapa sawit di kebunnya diduga stres dan mati. Oleh karena itu, Roslin dan suaminya mencari keadilan, bahkan datang ke gedung KLHK RI dan gedung merah putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Jakarta.
“Kantor pusat KLHK sudah saya datangi untuk mencari keadilan. Bahkan gedung KPK juga saya datangi karena saya merasa sangat dirugikan,” sesalnya.
Terkait hal itu, Akbar dan jajaran KLHK RI yang hadir di lapangan meminta Roslin tetap sabar sembari menjalankannya ragam penindakan di lapangan, termasuk ke PMKS PT SIPP itu sendiri. “Kami di sini hanya untuk melakukan tugas, termasuk meminta keterangan dari saksi, warga dan korban yang merasa terluka. Kami akan melakukan tugas sebaik dan setransparan mungkin. Karena ini berdasarkan dugaan lingkungan, makanya kami ditugaskan saat ini,” tulisnya.
Terkait adanya aksi yang diharapkan menghalang-halangi jalan masuk tim gabungan KLHK pagi tadi, Akbar menyesalkannya. Ia menyebut, peristiwa diduga menghalang-halangi kinerja tim KLHK ini tak boleh terjadi.
“Sangat kita sayangkan, sebenarnya hal ini (penghalangan) tak boleh terjadi. Karena kita datang dengan surat tugas yang sah dan diatur dalam undang-undang, serta punya wewenang, jadi tidak boleh dihalang-halangi,” tutur dia.
“Kita lihat nanti, yang jelas akan kita bahas dalam rapat dan kita ambil tindakan selanjutnya. Yang jelas tugas kita disini sudah selesai, tinggal tunggu hasil,” pungkasnya.**
Rb
Kolom Komentar post