DURI, RIAU24JAM.COM – Kebijakan rekrutmen tenaga kerja pada sejumlah perusahaan mitra yang beroperasi di wilayah kerja Pertamina Hulu Rokan (PHR) menuai sorotan. Persyaratan pengalaman kerja minimal tiga hingga lima tahun maupun kepemilikan sertifikasi tertentu dinilai berpotensi mempersempit akses kesempatan kerja bagi putra-putri daerah, khususnya para lulusan baru atau fresh graduate.
Di tengah kondisi lapangan pekerjaan yang semakin kompetitif, para lulusan baru saat ini dihadapkan pada persoalan klasik yang tak kunjung menemukan jalan keluar. Mereka dituntut memiliki pengalaman kerja untuk bisa diterima bekerja, sementara kesempatan untuk mendapatkan pengalaman justru sulit diperoleh karena belum pernah diberi kesempatan bekerja.
Persoalan inilah yang menjadi perhatian Hulubalang Tameng Adat Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Kecamatan Mandau, Handana, Senin (9/11/2026). Ia menilai persyaratan rekrutmen semestinya tidak hanya berorientasi pada kebutuhan tenaga kerja berpengalaman, tetapi juga mempertimbangkan ruang tumbuh bagi sumber daya manusia lokal.
Menurutnya, persyaratan pengalaman kerja bertahun-tahun menjadi tantangan tersendiri bagi generasi muda yang baru menyelesaikan pendidikan, baik dari tingkat SMA maupun perguruan tinggi. Di sisi lain, kewajiban memiliki sertifikasi tertentu juga dapat menjadi hambatan apabila seluruh biaya harus ditanggung secara mandiri oleh calon tenaga kerja.
Berita Terkait
“Bagaimana nasib adik-adik kita yang baru lulus SMA maupun universitas? Mereka tentu belum memiliki pengalaman kerja selama tiga sampai lima tahun sebagaimana yang dipersyaratkan. Padahal, anak-anak fresh graduate saat ini saja sudah cukup sulit mencari pekerjaan. Kalau setiap lowongan mensyaratkan pengalaman bertahun-tahun, lalu di mana mereka bisa memulai karier dan mendapatkan pengalaman tersebut? Belum lagi jika harus mengurus sertifikasi dengan biaya yang tidak sedikit,” ujar Handana.
Ia menegaskan, keberadaan perusahaan yang menjalankan kegiatan operasional di wilayah masyarakat tempatan semestinya turut menghadirkan manfaat nyata bagi lingkungan sekitarnya. Salah satunya melalui kebijakan rekrutmen yang memberikan kesempatan lebih luas kepada putra-putri daerah untuk berkompetisi mendapatkan pekerjaan.
Handana memahami bahwa perusahaan memiliki standar kompetensi dan kebutuhan profesional yang harus dipenuhi. Namun, menurutnya, standar tersebut tidak seharusnya menjadi penghalang mutlak bagi tenaga kerja lokal yang memiliki potensi, tetapi belum memperoleh kesempatan untuk membangun pengalaman maupun memenuhi persyaratan sertifikasi.
“Kami berharap PHR tidak membuat kebijakan yang justru menyulitkan putra-putri daerah. Berikan ruang dan kesempatan kepada anak-anak tempatan untuk bekerja. Perusahaan beroperasi di wilayah mereka, sehingga sudah selayaknya masyarakat sekitar juga mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan mengambil bagian,” tegasnya.
Lebih lanjut, Handana meminta PHR agar mengarahkan perusahaan-perusahaan mitra atau kontraktor pelaksana untuk mempertimbangkan skema pembiayaan sertifikasi bagi calon tenaga kerja lokal.
Menurutnya, perusahaan dapat menanggung terlebih dahulu biaya sertifikasi yang dipersyaratkan. Apabila calon tenaga kerja tersebut dinyatakan lulus seleksi dan diterima bekerja, biaya tersebut dapat diatur melalui mekanisme pemotongan gaji secara bertahap berdasarkan kesepakatan yang transparan.
Skema tersebut, katanya, dapat menjadi solusi agar persyaratan kompetensi tetap terpenuhi tanpa harus membebani calon pekerja dengan biaya besar sejak awal.
“Kondisi ekonomi masyarakat saat ini tidak mudah. Jangan sampai anak-anak daerah yang sebenarnya memiliki kemampuan dan kemauan untuk bekerja justru tersisih hanya karena tidak mampu membiayai sertifikasi. Perusahaan bisa menanggung terlebih dahulu, kemudian diatur mekanisme pengembaliannya apabila mereka diterima bekerja,” jelasnya.
Ia kembali menegaskan bahwa kesempatan kerja bagi masyarakat lokal tidak semestinya berhenti pada slogan pemberdayaan tenaga kerja daerah. Harus ada langkah konkret melalui kebijakan rekrutmen yang lebih inklusif, pembinaan kompetensi, serta dukungan pembiayaan sertifikasi bagi calon tenaga kerja yang memenuhi potensi dan kualifikasi dasar.
“Kami bermohon kepada PHR agar persoalan ini menjadi perhatian serius. Arahkan seluruh mitra kerja untuk membuka ruang yang lebih adil bagi putra-putri daerah. Jangan hanya membuka lowongan, tetapi persyaratannya justru membuat anak-anak tempatan sulit untuk masuk. Pemberdayaan masyarakat lokal harus diwujudkan melalui kesempatan yang benar-benar bisa mereka akses,” tutup Handana.**
Kolom Komentar post