JAKARTA, RIAU24JAM.COM — Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Republik Indonesia (LEMTARI) melakukan konsolidasi organisasi melalui rapat kerja yang membahas evaluasi kepengurusan, penyegaran struktur, hingga persiapan agenda nasional 2026.
Rapat yang dipimpin langsung Ketua Umum DPP LEMTARI, Suhaili Husein Datuk Mudo, tersebut diikuti jajaran pimpinan DPP serta Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) LEMTARI dari berbagai daerah di Indonesia melalui konferensi video.
Forum itu menjadi ruang evaluasi sekaligus penataan ulang organisasi agar struktur kepengurusan tidak sekadar besar secara administratif, tetapi juga efektif dalam menjalankan fungsi dan program kerja organisasi.
Salah satu keputusan strategis yang dihasilkan adalah pergantian posisi Sekretaris Jenderal DPP LEMTARI. Muhammad Gusni Putra dipercaya mengemban amanah sebagai Sekretaris Jenderal menggantikan Mujahidin Sulaiman, SE.
Pergantian tersebut sekaligus menjadi bagian dari penyegaran kepemimpinan dan penguatan mesin organisasi DPP LEMTARI dalam menghadapi agenda kerja ke depan.
Tak hanya mengganti posisi Sekjen, DPP LEMTARI juga melakukan perampingan struktur kepengurusan. Jumlah Wakil Ketua yang sebelumnya mencapai 14 orang disederhanakan menjadi delapan Wakil Ketua, disertai delapan Wakil Sekretaris.
Sejumlah nama baru turut masuk memperkuat jajaran DPP LEMTARI, di antaranya Haida Quartina, SH., MH., Syarif Pahlevi, Mukhsin Salampessy, dan Muhammad Ramon Pessy.
Ketua Umum DPP LEMTARI, Suhaili Husein Datuk Mudo, menegaskan bahwa restrukturisasi tersebut merupakan bagian dari evaluasi internal untuk membangun organisasi yang lebih ramping, efektif, dan memiliki daya kerja yang nyata.
“Sebelumnya struktur kepengurusan kita cukup gemuk, tetapi dalam pelaksanaannya belum berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Banyak nama tercantum dalam kepengurusan, tetapi yang benar-benar bergerak masih terbatas. Karena itu, melalui evaluasi dan pembahasan yang telah dilakukan, kita sepakat merampingkan struktur agar organisasi lebih efektif, produktif, dan setiap pengurus memiliki ruang kerja serta tanggung jawab yang jelas,” ujar Datuk Mudo.
Dalam forum tersebut, Ketua Umum juga memperkenalkan Sekretaris Jenderal yang baru beserta jajaran Wakil Ketua dan sejumlah pengurus yang memperoleh amanah baru.
Para pengurus diperkenalkan sekaligus diberi ruang untuk menyampaikan komitmen dan gagasan dalam memperkuat konsolidasi serta pelaksanaan program LEMTARI ke depan.
Rapat turut dihadiri Dewan Pembina DPP LEMTARI, H. M. Hartono A. Limin, yang selama ini memberikan perhatian terhadap pengembangan peradaban, kebudayaan, serta nilai-nilai keumatan.
Gusni Putra Dorong LEMTARI Bekerja dengan Sistem
Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP LEMTARI yang baru, Muhammad Gusni Putra, memaparkan sejumlah agenda yang akan menjadi fokus organisasi dalam jangka pendek, menengah, hingga panjang.
Menurut Gusni, pembenahan struktur harus berjalan beriringan dengan pembangunan sistem kerja organisasi dan penyusunan program yang terukur.
LEMTARI, katanya, tidak cukup hanya memiliki struktur hingga tingkat pusat, wilayah, dan daerah. Struktur tersebut harus mampu diterjemahkan menjadi jaringan kerja yang aktif, komunikatif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat adat.
“LEMTARI harus bergerak dengan sistem. Konsolidasi organisasi perlu diperkuat dari tingkat pusat hingga wilayah dan daerah. Namun, konsolidasi saja tidak cukup. Kita harus mulai membangun program yang terukur dan memiliki dampak nyata bagi masyarakat adat,” tegas Gusni.
Ia juga menekankan pentingnya memperluas komunikasi dengan tokoh adat, pemuka masyarakat, Sultan dan Raja, serta berbagai elemen kebangsaan.
Menurutnya, masyarakat adat memiliki kekayaan sejarah, kebudayaan, nilai sosial, dan kearifan lokal yang dapat menjadi bagian penting dalam memperkuat identitas kebangsaan Indonesia.
Siapkan Penghelatan Nasional 13 Desember 2026
Selain restrukturisasi, rapat kerja DPP LEMTARI juga membahas agenda nasional yang direncanakan berlangsung pada 13 Desember 2026.
Agenda tersebut diproyeksikan menjadi salah satu momentum penting LEMTARI untuk mempertemukan jajaran organisasi dari berbagai wilayah sekaligus memperkuat konsolidasi masyarakat adat Indonesia.
Yogyakarta menjadi salah satu lokasi yang tengah dipertimbangkan sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan nasional tersebut.
Pemilihan 13 Desember bukan tanpa alasan. Tanggal tersebut bertepatan dengan 10 tahun pengukuhan Pengurus DPP LEMTARI, yang dilaksanakan pada 13 Desember 2016 di Gedung Nusantara V, Kompleks MPR RI, Senayan, Jakarta.
Momentum tersebut sekaligus menjadi titik refleksi satu dekade perjalanan LEMTARI dan pijakan untuk memasuki fase baru organisasi.
Dalam agenda nasional tersebut, DPP LEMTARI berencana mengundang jajaran pengurus dari seluruh Indonesia, sekurang-kurangnya Ketua, Sekretaris, dan Bendahara DPW serta DPD.
Tak hanya jajaran internal, LEMTARI juga berencana mengundang tokoh-tokoh adat, pemuka masyarakat adat, serta para Sultan dan Raja dari berbagai wilayah Indonesia.
Pertemuan itu diharapkan tidak berhenti sebagai seremoni organisasi, tetapi menjadi ruang silaturahmi, konsolidasi, sekaligus pertukaran gagasan mengenai posisi dan masa depan masyarakat adat dalam kehidupan kebangsaan.
Bagi LEMTARI, masyarakat adat bukan sekadar peninggalan sejarah, melainkan bagian penting dari konstruksi sosial dan kebudayaan Indonesia. Nilai adat, kearifan lokal, serta keberagaman tradisi dinilai memiliki posisi strategis dalam menjaga identitas dan kohesi sosial bangsa.
Karena itu, pembenahan organisasi diarahkan bukan semata-mata untuk memperbaiki struktur internal, tetapi juga untuk meningkatkan kapasitas dan kontribusi nyata masyarakat adat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Dari restrukturisasi hingga agenda nasional satu dekade, LEMTARI kini memasuki fase baru dengan satu pesan yang hendak ditegaskan: “Adat Kuat, Indonesia Hebat.”**
Kolom Komentar post