DURI, RIAU24JAM.COM – Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah sekolah di Kabupaten Bengkalis kian menjadi sorotan. Selain dinilai menyajikan menu yang sangat sederhana, sejumlah laporan dari wali murid menyebutkan adanya temuan makanan yang tidak layak konsumsi.
Beberapa orang tua siswa mengaku menemukan buah dalam kondisi busuk, bakso yang diduga sudah basi, bahkan makanan yang disebut terdapat belatung. Temuan tersebut memicu kekhawatiran serius terkait standar kebersihan, kualitas bahan baku, serta pengawasan distribusi makanan di tingkat pelaksana.
“Kami bukan mempermasalahkan programnya. Ini program Presiden untuk kebaikan anak-anak. Tapi kalau di lapangan kualitasnya seperti ini, tentu kami khawatir,” ujar Robby, salah seorang wali murid.
Program MBG merupakan salah satu prioritas Presiden RI, Prabowo Subianto, yang bertujuan meningkatkan asupan gizi dan kesehatan pelajar. Karena itu, masyarakat menilai pelaksanaan di daerah harus dijalankan secara profesional, higienis, dan sesuai standar gizi yang telah ditetapkan.
Selain kualitas makanan, menu yang dibagikan juga dinilai minim variasi. Paket makanan disebut hanya terdiri dari telur rebus, buah, serta makanan ringan kemasan. Kondisi ini memunculkan dugaan terkait nilai anggaran per porsi serta mekanisme pengadaan yang belum sepenuhnya transparan.
Sorotan publik kini mengarah pada peran pelaksana teknis di lapangan, termasuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Wali murid meminta adanya evaluasi menyeluruh agar tidak terjadi kesan program dijalankan sekadar formalitas.
“Kalau memang ada standar anggaran dan komposisi gizi tertentu, seharusnya jelas dan terbuka. Jangan sampai kualitasnya tidak terkontrol. Ini menyangkut kesehatan anak-anak,” tambahnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak pelaksana di daerah belum memberikan keterangan resmi terkait laporan buah busuk, bakso basi, maupun dugaan makanan berbelatung tersebut. Klarifikasi dan audit kualitas dinilai mendesak untuk memastikan keamanan konsumsi siswa.
Masyarakat berharap evaluasi segera dilakukan agar program strategis nasional tersebut tidak tercoreng oleh lemahnya pengawasan dan pelaksanaan di tingkat daerah.(*)
Kolom Komentar post