PEKANBARU, RIAU24JAM.COM – Mencuatnya isu kebijakan Gubernur Riau bakal memangkas Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dilingkungan pemerintah provinsi riau semakin liar dan mendapat beragam respon, terutama di kalangan ASN Pemerintah perovinsi yang bereaksi keras terhadap isu kebijakan itu.
Hal ini bermula dari statement Gubernur Riau saat rembug rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di gedung daerah balai serindit beberapa waktu lalu.
Abdul Wahid pada kesempatan itu mengatakan ia pusing tujuh keliling memlihat kondisi tata kelola pemerintahan dan keuangan, potensi defisit ditambah tunda bayar dan tunda salur tahun 2024 yang menjadi beban APBD 2025 sebesar 3.5 Triliun.
Abdul Wahid juga menyatakan atas kondisi itu ia bekerja secara ekstra, memetakan masalah, menggelar rapat dengan OPD dan TAPD untuk mengurai masalah dan merumuskan solusi.
“Selama masuk bertugas ini, lebih kurang 1 minggu ini saya tidur jam 3 pagi, kemudian pagi rapat lagi bersama OPD, saya ingin memetakan dan merumuskan solusi atas kondisi fiskal kita yang mengalami tunda bayar dan berpotensi defisit, lebih kurang 3,5 T totalnya, di 0 kan belanja 2025, masih 1 T lebih kekurangan,” ungkap Wahid.
Pada kesempatan itu Gubernur Riau juga mengatakan akan mengambil beberapa kebijakan, diantaranya memangkas belanja OPD.
“kita sudah tekan jauh dibawah standar Inpres No. 1 Tahun 2025 dan KMK 29 Tahun 2025, jika memungkinkan saya akan ambil kebijakan memotong TPP Pegawai, mengingat beban kerja tahun ini tidak ada,” jelas wahid pada moment rembug RPJMD beberapa waktu lalu.
Statmen Gubernur Riau akan memangkas TPP Pegawai Pemprov riau ini menjadi liar, respon pro dan kontra muncul ke permukaan, sebagian tokoh dan masyarakat mendukung mengingat kondisi keuangan daerah yang dalam kondisi tidak baik, jika belanja OPD di nol kan, maka beban kerja berkurang, TPP dibayarkan karna ada beban kerja.
Sementara, dikalangan ASN sendiri menolak keras, bahkan semakin liar dan masif isu ini digiring. Hal ini terjadi mengingat banyaknya kondisi pegawai yang bergantung dengan TPP, terutama mereka yang menggadaikan SK PNS ke bank dan lembaga keuangan lainnya untuk mengajukan pinjaman, hanya TPP yang dijadikan tambahan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan.
Menyikan hal tersbut, disela moment memberikan santunan kepada 1000 anak yatim di Mall SKA, selasa (18/3/25) awak media meminta tanggapan Gubernur Riau terkait isu pemotongan TPP tersebut.
“Sejauh ini belum ada kebijakan pemotongan TPP tersebut diambil, minggu lalu saat rapat koordinasi dengan seluruh OPD, saya perintahkan untuk tidak ada yang belanja, saya bentuk tim untuk meverifikasi anggaran OPD yang kebutuhannya sangat darurat saja,” jelas Gubernur Wahid.
“Jika ada OPD yang tetap mau melaksanakan kegiatan, saya kasi pilihan, boleh dilaksanakan, tapi TPP di potong,” lanjut wahid lagi.
Pada kesempatan itu, Abdul Wahid juga menjelaskan, terkait pernyataan saat rembug RPJMD beberapa waktu lalu, ia hanya ingin menyampaikan pesan bahwa ini kondisi masa lalu kita, tata kelola pemerintahan yang tidak sesuai alur dan patut, berdampak kepada kondisi keuangan daerah.
“Harus ada tanggung jawab kita bersama-sama untuk memperbaiki keadaan, dibawah kepemimpinan saya, seluruh pegawai dan OPD harus bekerja beroriensi kemajuan daerah, bukan proyek, kalau begini kondisinya, masyarakat yang rugi, program pembangunan tidak jalan,” tegas wahid.
“Saya mengerti sekali kondisi pegawai kita yang SK nya banyak disekolahkan ke bank, bergantung dengan TPP untuk mencukupi kebutuhan, kalau pun kebijakan pemotongan TPP diambil itu adalah langkah terakhir, kita masih ada solusi-solusi untuk menyelesaikan semua hutang tahun ini, 2026 semoga kondisinya stabil dan program jalan,” tutup wahid.***
Kolom Komentar post