Pj Sekdaprov Riau Terima Kunker Studi Komparasi Bamus DPRD Provinsi Sumut 

PEKANBARU – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Masrul Kasmy menerima kunjungan kerja (kunker) studi komparasi badan musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Bamus DPRD) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) di Ruang Rapat Kenanga Kantor Gubernur Riau, Senin (29/03/21).

Adapun pelaksanaan diskusi studi komparasi tersebut berkaitan dengan masukan hak – hak keuangan DPRD, mekanisme pelaksanaan Bantuan Sosial (Bansos), bantuan keuangan (bankeu) provinsi  dan pokok-pokok pikiran DPRD.

“Melalui diskusi studi komparasi DPRD bersama Provinsi Sumatera Utara berkenaan pelaksanaan APBD baik provinsi maupun kabupaten dan kota sama kita dari awal proses ini menjalankan bersama tim legislatif,” ujar Masrul Kasmy.

Ia menerangkan bahwa terkait hak-hak keuangan DPRD tercantum dalam dasar hukum pada pasal 28 peraturan pemerintah (PP) nomor 18 Tahun 2017 tentang hak keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota DPRD. 

“Sedangkan peraturan daerah (Perda) Provinsi Riau tercantum di Nomor 3 Tahun 2017 tentang pelaksanaan hak keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota DPRD,” terangnya.

Dijelaskannya bahwa Perda Nomor 3 Tahun 2017 mengatur tentang penghasilan pimpinan dan anggota DPRD, tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD, uang jasa pengabdian pimpinan dan anggota DPRD, serta belanja penunjang kegiatan DPRD yang disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas dan wewenang DPRD.

Selain itu untuk pelaksanaan bansos di Provinsi Riau dilakukan melalui bansos Pendidikan 2021 diperuntukkan bagi putra daerah yang kurang mampu yang sedang menuntut ilmu D3, D4, atau S1 di wilayah Provinsi Riau.

“Hal ini sifatnya tidak terus menerus dan selektif dengan tujuan untuk melindungi terjadinya resiko sosial,” ucapnya.

Sedangkan hal yang berkaitan dengan bantuan keuangan provinsi Riau, menurutnya diatur dalam dasar hukum yang tercantum dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Riau Nomor 62 Tahun 2018 tentang perubahan atas Pergub nomor 18 Tahun 2017 tentang pedoman bankeu kepada kabupaten, kota yang bersumber dari APBD Provinsi Riau.

Turut hadir dalam studi komparasi tersebut, Pimpinan DPRD Provinsi Sumut Baskami Ginting serta rombongan DPRD Sumut, yang mendampingi Pj Sekdaprov Riau Kepala BPKAD Provinsi Riau Indra, serta Kepala OPD dan biro yang terkait. (MCR/DW)