BENGKALIS, RIAU24JAM.COM — Anggaran negara yang semestinya digunakan untuk menunjang pelayanan publik justru diduga diselewengkan melalui perjalanan dinas fiktif. Dokumen administrasi disusun, kuitansi dilengkapi, bahkan stempel kecamatan dibuat sendiri agar perjalanan yang tidak pernah dilakukan seolah-olah benar-benar terjadi.
Praktik tersebut terungkap dalam penyidikan kasus dugaan korupsi anggaran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2021–2022. Penyidik Satreskrim Polres Bengkalis memastikan berkas perkara tersangka berinisial TF (55) telah dinyatakan lengkap atau P-21 oleh Kejaksaan Negeri Bengkalis, Senin (16/11/2026).
Berdasarkan hasil audit Inspektorat Kabupaten Bengkalis, perkara tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.429.780.200 atau sekitar Rp1,42 miliar.
Kapolres Bengkalis AKBP Eko Rubiyanto melalui Kasat Reskrim AKP Arthur Joshua Toreh mengungkapkan, penyimpangan dilakukan dengan merekayasa dokumen perjalanan dinas yang pada kenyataannya tidak pernah dilaksanakan.
“Perjalanan dinasnya tidak pernah ada, tetapi dokumennya lengkap dan uangnya cair. Nama pegawai dipakai, kuitansi dibuat, bahkan stempel kecamatan pun dibuat sendiri,” ungkap AKP Arthur.
Dokumen Direkayasa, Stempel Kecamatan Dibuat Sendiri
Dalam perkara ini, TF merupakan aparatur sipil negara (ASN) yang ketika itu menjabat Pelaksana Tugas (Plt.) Kasi Bina Potensi Masyarakat sekaligus diperbantukan pada Subbagian Keuangan Satpol PP Kabupaten Bengkalis, sejak 2021 hingga Maret 2022.
Penyidik mengungkapkan, tersangka diduga mengatur pencantuman nama pegawai dan tenaga honorer dalam Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD). Selanjutnya, tersangka menyiapkan dokumen administrasi berupa Surat Perintah Tugas (SPT), SPPD hingga kuitansi pembayaran.
Namun, kelengkapan dokumen tersebut tidak mencerminkan kegiatan yang sebenarnya. Sebagian besar perjalanan dinas yang dipertanggungjawabkan dalam administrasi anggaran ternyata fiktif.
Nama sejumlah pegawai dan honorer dicatut untuk melengkapi dokumen. Mereka disebut hanya diminta membubuhkan tanda tangan pada kuitansi dan menerima uang sekitar Rp500 ribu untuk setiap surat tugas.
Rekayasa itu bahkan menjangkau aspek pengesahan administrasi. Tersangka diduga membuat sendiri stempel seluruh kecamatan se-Kabupaten Bengkalis untuk mendukung kelengkapan dokumen perjalanan dinas yang direkayasa.
Ironisnya, nama TF sendiri juga tercatat dalam puluhan dokumen SPPD fiktif tersebut.
Perjalanan Dinas Fiktif Dominasi Kerugian Negara
Dari total kerugian negara sebesar Rp1,42 miliar, penyimpangan melalui perjalanan dinas fiktif menjadi komponen terbesar dengan nilai mencapai sekitar Rp1,25 miliar.
Sementara itu, kerugian lainnya berasal dari sejumlah pos belanja yang juga diduga direkayasa, meliputi belanja makan dan minum, bahan bakar minyak (BBM), jasa tenaga keamanan, serta kegiatan bimbingan teknis (bimtek).
Bahkan, pada subkegiatan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang dikelola langsung oleh tersangka, hasil penghitungan kerugian negara mencapai Rp737,6 juta.
Besarnya angka tersebut memperlihatkan bahwa penyimpangan tidak sekadar berkaitan dengan ketidakberesan administrasi. Berdasarkan konstruksi penyidikan, dokumen pertanggungjawaban diduga dijadikan instrumen untuk mencairkan anggaran atas kegiatan yang tidak pernah direalisasikan.
Berkas Lengkap, Tersangka Segera Diserahkan
Dalam proses penyidikan, Satreskrim Polres Bengkalis telah memeriksa 19 orang saksi dan tiga orang ahli guna memperkuat pembuktian perkara.
Atas perbuatannya, TF disangkakan melanggar Pasal 603 KUHP sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, juncto Pasal 3 juncto Pasal 9 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 20 huruf c KUHP.
Ancaman pidana yang disampaikan penyidik berupa penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama 20 tahun.
Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21), penyidik selanjutnya mempersiapkan penyerahan tersangka beserta barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Bengkalis melalui proses Tahap II untuk kepentingan penuntutan.
AKP Arthur menegaskan, penanganan perkara tersebut merupakan bagian dari komitmen kepolisian dalam mengusut penyalahgunaan keuangan negara.
“Uang negara itu hak masyarakat, bukan untuk dipermainkan lewat dokumen fiktif. Siapa pun yang terlibat akan kami proses,” tegasnya.
Kini, perkara tersebut memasuki tahapan penyerahan tersangka dan barang bukti kepada jaksa. Proses persidangan nantinya akan menjadi ruang pembuktian untuk mengurai secara terang konstruksi perkara, aliran dana, serta pertanggungjawaban hukum pihak yang diduga terlibat.**






Kolom Komentar post