PEKANBARU – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau, Yulisman menginginkan tim transisi yang dibentuk Pemerintah Pusat dalam proses peralihan Blok Rokan dari PT Chevron Pacific Indonesia ke PT Pertamina Hulu Rokan melibatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau.
Hal itu bertujuan demi menghilangkan rasa tidak sedap didalam hati masyarakat Riau khususnya Pemprov Riau. Oleh karena itu, ia meminta di dalam tim transisi peralihan ladang minyak Blok Rokan tersebut melibatkan pemerintah daerah.
“Untuk menghilangkan rasa kecurigaan didalam hati, kami mohon dilibatkan dalam tim transisi ini,” kata Yulisman kepada Komisi VII DPR RI dalam acara Kunker Panja Migas Komisi VII DPR RI dalam rangka Pembahasan Blok Rokan di Provinsi Riau yang berlangsung di Gedung Daerah Balai Serindit, Selasa (9/3/21).
“Menurut kami tim transisi penting, kami tidak ingin hanya mendengan keputusan yang dibacakan pada saat alih kelola di bulan Agustus 2021 nanti,” tambahnya.
Selain itu dalam kerjasama Business to Business (B to B), Yulisman harap ini diprioritaskan untuk masyarakat Riau. Sebab menurutnya masyarakat pun memiliki perusahaan lokal ataupun BUMD.
Sementara itu, menyinggung nama PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), ia menyampaikan bahwa dirinya ingin PHR diubah menjadi Pertamina Hulu Riau, karena didalam Blok Rokan ini memiliki lima lapangan besar yaitu Duri, Minas, Bangko, Balam South, dan Petapahan yang tersebar di lima kabupaten di Provinsi Riau.
Menanggapi hal itu, Ketua Tim Panja Migas Komisi VII DPR RI, Alex Noerdin menyetujui Pemerintah Provinsi Riau dilibatkan dalam tim transisi peralihan Blok Rokan.
Ia berharap dengan beralih kelolanya Blok Rokan dari PT CPI ke PT PHR bisa memberikan dampak dan manfaat yang besar kepada masyarakat di Bumi Melayu Lancang Kuning.
“Kepada masyarakat Riau kami mendukung sepenuhnya Blok Rokan dikelola oleh PT PHR dan kami berharap agar manfaatnya bisa diperoleh sebesar-besarnya oleh masyarakat Riau,” pungkas Alex Noerdin. (MCR/NV)
Kolom Komentar post