PEKANBARU – Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Riau Jenri Salmon Ginting berharap upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) pada Tahun 2021 terus ditingkatkan.
Hal tersebut disampaikan saat rapat koordinasi pencegahan dan pengendalian kebakaran kebun dan lahan tahun 2021 bersama beberapa perusahaan disektor perkebunan serta dinas dibidang perkebunan di 12 kabupaten/kota se-Provinsi Riau di Gedung Daerah Balai Serindit, Jumat (5/3/2021).
Menurutnya, peningkatan pengendalian karhutla ini harus perlu ditingkatkan karena hal ini mencermati bencana karhutla pada tahun 2019 yang lalu dimana terjadi peningkatan titik hotspot yang cukup signifikan dikarenakan kondisi kemarau yang cukup kering dan panjang.
“Akhirnya di Tahun 2020 lalu Riau berhasil menekan terjadinya kebakaran yang menurun sampai dengan 83, 62 persen dibanding tahun sebelumnya,” ucapnya
Oleh karena itu, Jenri juga berharap Provinsi Riau dapat mempertahankan penanganan kebakaran hutan di Tahun 2020 bisa mencapai 83,62 persen yang melibatkan semua pihak baik dan unsur pemerintah daerah, kepolisian, TNI, perusahaan negara ataupun swasta yang ada di provinsi Riau serta masyarakat sehingga kinerja ini sepatutnya tetap dipertahankan dan ditingkatkan di tahun 2021 ini.
“Upaya pencegahan kebakaran kebun dan lahan selama ini sudah lebih terarah dan lebih sehingga hal ini sangat membantu, cepat merespon satgas, maupun pihak lainnya yang terkait dalam melakukan pemadaman sedini mungkin, sedangkan dari segi aparat penegak hukum juga dilaksanakan dengan baik,” ujarnya.
Untuk diketahui pada tahun ini Riau sudah memiliki hotspot pada 10 kabupaten/kota dengan lahan yang terbakar  tanggal 1 Januari-3 Maret, yaitu 509,81 hektare terdiri dari Bengkalis, Dumai, Indragiri Hilir (Inhil), Siak, Pelalawan, Kepulauan Meranti, Rokan Hilir (Rohil), Indragiri Hulu (Inhu) Kampar dan Pekanbaru.
“Untuk itu agar bencana asap dan kebakaran tidak terjadi di tahun 2021 ini maka Provinsi Riau telah menetapkan status siaga pencegahan kebakaran hutan dan lahan telah ditetapkan pada tanggal 15 Februari lalu,” pungkasnya. (MCR/DW)
Kolom Komentar post