DURI, RIAU24JAM.COM – Pemerintah Kabupaten Bengkalis memberikan apresiasi kepada Lembaga Sensor Film Republik Indonesia (LSF-RI) atas sinerginya dalam menyelenggarakan sosialisasi, guna menjamin dan melindungi masyarakat agar dapat memilih, memilah dan menikmati pertunjukan film yang bermutu dan memilki edukatif serta bermanfaat.
Hal itu, disampaikan Bupati Bengkalis Kasmarni diwakili Asisten Ekonomi dan Pembangunan Toharudin SH saat menghadiri Sosialisasi Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri yang ditaja oleh LSF-RI di Grand Zuri Hotel Duri, Senin (26/8/2024).
Disampaikan Toharudin bahwa film saat ini tidak hanya disaksikan melalui televisi saja namun bisa dilihat di layar bioskop bahkan dapat diakses melalui internet, platform digital dan media sosial. Ini tentunya sangat berdampak bagi kehidupan masyarakat Indonesia, terutama anak-anak muda yang sangat rentan terhadap dampak dari sebuah tontonan.
“Untuk itu, masyarakat dan publik perlu mendapatkan pendidikan dan pengetahuan terhadap film, melalui penguatan fungsi literasi, sehingga masyarakat memiliki kepedulian dan kesadaran untuk menonton film sesuai dengan klasifikasi usia dan peruntukkannya,” ucapnya.
Berita Terkait
Toharudin juga berharap, kepada narasumber dapat memberi pencerahan, terkait sensor film sesuai dengan usianya kepada peserta sosialisasi, agar kita dapat bersama-sama menyelamatkan para generasi muda penerus bangsa, supaya tidak terjerumus dari tontonan yang berpengaruh negatif.
“Melalui kegiatan sosialisasi yang mengangkat tema Memajukan Budaya, Menonton Sesuai Usia tersebut, LSF RI dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Bengkalis,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Subkomisi Pemantauan dan Evaluasi Komisi III LSF RI Dr. Fetrimen menyebutkan, kegiatan hari ini adalah bagaimana menerapkan UU 33 Tahun 2009 tentang Perfilman dimana mengamanatkan LSF untuk memasyarakatkan penggolongan usia penonton film dan kriteria sensor film.
“Membantu masyarakat agar dapat memilih dan menikmati pertunjukan film yang bermutu serta memahami film dan iklan film, Kemudian mensosialisasikan secara intensif pedoman dan kriteria sensor kepada pembuat dan pemilik film agar dapat menghasilkan film yang bermutu,” jelasnya didampingi Koordinator Pelaksana Tomy Kasmara atau yang akrab disapa Boy.
Dikatakan Fetrimen, sosialisasi ini kita sampaikan kepada Masyarakat supaya film itu di tonton dengan penggolongan manusianya. Dimana tujuannya untuk mengajak masyarakat menghindari menonton film dari dampak negatif karena film itu ada dampak negatifnya.
“Contohnya itu, ketika film yang usianya 13 tahun di tonton oleh anak yang di bawah 7 tahun itu berbahaya, secara psikologi terkait dengan ada muncul pacaran, kekerasan bahasanya yang agak kasar,” ucapnya.
Disampaikannya, dalam melakukan proses penyensoran tergantung peruntukan, jadi ketika film itu sampai ke SLF pemilik itu sudah mengatakan bahwa film ini bukan anti gold atau media streaming untuk bioskop, televisi yang sudah aman.
“Karena di bioskop ada UU Nomor 33 tahun 2009 tentang perfilmman dan di itu awasi oleh lembaga sensor film, film yang televisi ada UU Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran Indonesia diawasi oleh KPI. Yang menjadi masalah sekarang adalah ketika film ada di media streaming, youtube dan lain-lain itu sulit untuk mengawasinya,” papar Fetrimen mengajak masyarakat supaya menonton film sesuai dengan usianya.
Ditambahkan Fetrimen, untuk sosialisasi ini di Provinsi Riau sudah empat kali melakukanya. Pertama kita lakukan di Pekanbaru dan hari ini di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis.
“Kegiatan Sosialisasi Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri ini kita melibatkan
Organisasi Kemasyarakatan, keagamaan Lembaga, Para Guru dan khususnya kepada para pemilik film,” pungkasnya.
Hadir kegiatan Sosialisasi Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri tersebut Sekretaris Komisi III LSF RI Mukayat Al Amin, Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Riau Dr. Harry Setiawan, dan peserta sosialisasi LSM, Ormas, para Guru serta sejumlah awak media Duri.**
Kolom Komentar post