BENGKALIS, RIAU24JAM.COM – Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkalis, Riau secara resmi menerima pelimpahan berkas perkara dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor).
Pelimpahan berkas perkara tersebut berupa Gratifikasi atau Suap dalam rangkaian penerbitan Surat Keterangan Mengelola atau Menguasai Tanah (SKMMT) dan Surat Pernyataan Ganti Kerugian (SPGR) Lahan Milik Negara yang menjerat nama Kepala Desa (Kades) Kembung Luar, Kecamatan Bantan, Bengkalis berinisial MA (43) dan seorang Makelar berinisial AS (50), Senin (17/1).
Keduanya diserahkan oleh Penyidik Polres Bengkalis lengkap dengan seluruh barang bukti terkait perkara ini. Kasi Intelijen Isnan Ferdian, SH membenarkan kabar itu.
Isnan menegaskan keduanya terlibat dalam perannya terkait (dugaan) suap dalam praktik penerbitan SKMMT dan SPGR pada lahan yang dikuasai oleh negara.
Berita Terkait
“Keduanya diserahkan sore tadi, bertempat di ruang Pidsus. Masing-masingnya diduga menerima gratifikasi atau suap dalam praktik penerbitan SKMMT dan SPGR lahan milik negara atau pemerintah yang terletak di jalan Nelayan, Dusun Parit Lapis, Desa Kembung Luar, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. Luas tanahnya 35 Hektare,” kata Jaksa Isnan kepada tim Riau24jam.com.
Isnan menyebut keduanya disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 atau pasal 3 jo pasal 18 atau pasal 12 huruf a jo pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantaan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
“Bahwa setelah menerima penyerahan tersangka dan barang bukti, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan kesehatan kepada para tersangka untuk kepentingan penuntutan. Kemudian, masing-masingnya ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Polres Bengkalis selama 20 (dua puluh) hari kedepan untuk selanjutnya JPU (Jaksa Penuntut Umum, red) akan melimpahkan perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Riau pada Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk tahap pembuktian oleh JPU sehingga dapat diputus dan berkekuatan hukum tetap,” pungkasnya.
Kolom Komentar post