DURI, RIAU24JAM.COM – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Bengkalis membuka Forum Koordinasi Pencegahan Kekerasan Lintas Sektor Tahun 2025, Selasa (18/11/2025). Kegiatan yang digelar di Kecamatan Mandau ini dihadiri para pemangku kepentingan lintas sektor mulai dari unsur pemerintahan, kepolisian, TNI, tokoh masyarakat, hingga lembaga perlindungan anak.
Kepala DPPPA Kabupaten Bengkalis, Emilda Susanti, dalam sambutannya menegaskan bahwa perlindungan perempuan dan anak adalah pondasi penting dalam pembangunan daerah, terutama dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, aman, dan berdaya saing.
“Perlindungan terhadap perempuan dan anak adalah upaya memastikan hak mereka atas rasa aman dan keadilan. Mereka harus terbebas dari segala bentuk kekerasan agar dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi optimal dalam pembangunan,” ujarnya.
Emilda mengungkapkan, berdasarkan hasil evaluasi terbaru Kabupaten Layak Anak (KLA), Bengkalis memperoleh nilai 661,69 dan masih berada pada peringkat Madya. Salah satu indikator yang memengaruhi penilaian tersebut adalah rendahnya capaian Kecamatan Layak Anak dan Desa/Kelurahan Layak Anak yang baru mencapai sekitar 63 persen.
Berita Terkait
Di antara tantangan yang dihadapi, kata Emilda, yakni belum seluruh desa/kelurahan memiliki Forum Anak maupun Aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), terbatasnya ruang bermain ramah anak, kurangnya informasi layak anak, serta tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak.
“Tiga sasaran utama pertemuan lintas sektor ini bertujuan untuk menggali informasi mengenai kasus kekerasan perempuan dan anak di wilayah UPT PPA Mandau dan Kabupaten Bengkalis. Menyamakan persepsi dan memperkuat komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam upaya perlindungan perempuan dan anak dan menentukan desa/kelurahan percontohan program Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA), dengan Kelurahan Air Jamban sebagai salah satu opsi alternatif,” katanya.
Selain itu, kegiatan ini ditargetkan mampu menghasilkan rencana aksi perlindungan perempuan dan anak yang dapat direplikasi di seluruh desa/kelurahan di wilayah kerja UPT PPA Mandau.
Melalui forum ini, Emilda berharap lahir desa dan kelurahan yang benar-benar menjadi model perlindungan perempuan dan anak, sehingga dapat menekan angka kekerasan serta meningkatkan indikator KLA dan DRPPA di Bengkalis.
Agenda pertemuan juga menghadirkan narasumber Yanwar Arief, M.Psi., Psikolog dari Universitas Islam Riau, yang dikenal aktif menangani berbagai kasus kekerasan di wilayah Mandau. Selanjutnya, paparan dari Camat, Kapolsek, dan Danramil dijadwalkan untuk memperkuat koordinasi lintas sektor.
Siang harinya dilanjutkan dengan sosialisasi pencegahan pernikahan anak, pencegahan TPPO, dan anak berhadapan dengan hukum, sementara keesokan harinya akan digelar pelatihan bagi aktivis PATBM dengan menghadirkan narasumber dari DPPPA Provinsi Riau dan Yayasan Intan Payung Pekanbaru.
Menutup sambutannya, Emilda menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang mendukung terselenggaranya kegiatan ini.
Camat Mandau Riki Rihardi diwakili Kasi Kesosbud Defri Putra Braja dalam sambutannya mengatakan Pemerintah Kecamatan Mandau memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan forum ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Dinas PPPA atas inisiasi dan kolaborasinya.
“Mengingat Mandau merupakan daerah lintas dengan masyarakat yang heterogen, kegiatan seperti ini sangat tepat dan dibutuhkan. Kami mengapresiasi sepenuhnya, dan berharap melalui forum ini berbagai potensi kasus dapat dicegah sejak dini,” ucapnya.*
Kolom Komentar post