Pekanbaru– Gubernur Riau Syamsuar menyambut positif akan dilakukanya kebijakan satu peta lahan perizinan lokasi dan perkebunan di Provinsi Riau. Guna mendukung kebijakan nasional tersebut , Gubernur Riau berencana akan menggelar pertemuan dengan Kabupaten Kota nembahas kebijakan satu peta yang menjadi kebijakan strategi Nasional.
Hal ini disampaikan Gubernur Riau usai mengikuti kegiatan Menyambut Bulan Suci Ramadhan di Pondok Pesantren Al-Faruqi Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang, Sabtu (20/3/2021).
” Kebijakan satu peta merupakan strategi nasional yang diusulkan KPK. Kemaren saya sudah rapat bersama deputy pencegahan KPK- Pahala Nainggolan membahas hal tersebut, sekarang masih ada beberapa pemerintah daerah atau Kabupaten di Riau dan juga perusahaan yang belum mendapatkan peta yang berkaitan izin lokasi dan izin usaha perkebunan,”Ucap Gubernur Riau.
Lebih lanjut Gubernur Riau Syamsuar menerangkan Kebijakan Satu Peta merupakan upaya KPK dalam pencegahan Korupsi.
“Ini upaya KPK dan akan membicarakan hal ini ke kementrian pertanian khususnya Dirjen perkebunan agar membantu daerah untuk mewujudkan kebijakan satu peta ini. agar dirjen perkebunan bisa memberikan petunjuk kepada pemerintah daerah terhadap izin izin yang sudah di keluarkan sebelumnya dan pada tahun tahun lalu namun masih berlaku sampai saat ini,”terangnya.
Gubernur Riau menerangkan bahwa dulu SDM di bidang pembuatan peta terbatas sehingga penerbitan izin lokasi dan perkebunan tanpa di iringi dengan pembuatan peta yang memadai.
” Sebab bagaimanapun kita tahu zaman dulu berkenaan dengan daerah tidak memiliki SDM kompeten yang menguasai pembuatan peta. sehingga izin lokasi dan perkebunan tanpa di iringai dengan peta yang memadai. Jika Hal ini selesai akan di masukkan ke dalam peta provinsi Riau dan itu disesuaikan dengan tata ruang wilayah. jika ditemukan tumpang tindih akan di cari solusi penyelesainnya,”pungkasnya.
MCRiau/HMH.
Kolom Komentar post