DURI, RIAU24JAM.COM – Azrul Nor mantan Ketua Umum BPC Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kabupaten Bengkalis periode 2021-2024 menyoroti terkait dugaan maraknya dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terdeteksi fiktif, termasuk di Kabupaten Bengkalis, pengusaha yang benar-benar ingin membangun dapur tidak dapat terlaksana karna adanya permainan dan titik sudah dikapling-kapling oleh kelompok tertentu.
Azrul menilai, kondisi ini menunjukkan diduga adanya masalah serius dalam sistem verifikasi dan tata kelola program yang perlu segera diperbaiki. Bahwa program MBG merupakan salah satu agenda strategis Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Karena itu, setiap hambatan dalam pelaksanaan harus segera diatasi dengan solusi konkret.
“Dugaan dapur fiktif ini bukan hanya merugikan negara, tetapi juga menghambat tujuan besar MBG untuk meningkatkan gizi anak bangsa. Kita meminta pemerintah untuk segera melakukan perbaikan menyeluruh dan transparansi data,” ujarnya, Jumat (19/9/2025).
Azrul menyampaikan, menekankan sejumlah hal yang perlu segera diperbaiki seputar program MBG. Pertama, adalah pentingnya keterbukaan informasi terkait jumlah titik dapur yang benar-benar dibutuhkan di setiap wilayah. Hal ini penting agar perencanaan dan realisasi sesuai kebutuhan di lapangan.
“Kami berharap adanya pengendalian penentuan lokasi dapur. Karena saat ini banyak pihak menitik lokasi tanpa ada keseriusan membangun dan mengoperasikan dapur, sehingga memunculkan potensi fiktif dan tumpang tindih,” lanjutnya.
Ia megatakan, hal lainnya yang perlu dicermati adalah pembagian zonasi sekolah penerima manfaat yang belum diatur dengan baik, sehingga sering terjadi gesekan antara dapur yang sudah siap beroperasi.
“Aturan zonasi diperlukan untuk memastikan pemerataan distribusi dan menghindari konflik. Diperlukan juga langkah penguatan supply bahan baku, sebab banyak dapur mengalami kesulitan dalam memastikan pasokan pangan yang stabil, terjangkau, dan berkualitas. Keterlibatan petani, UMKM pangan, serta sektor logistik lokal menjadi kunci agar suplai bahan baku berjalan lancar dan efisien,” katanya.
Azrul menambahkan, meminta agar BGN harus segera berbenah dan segera memiliki kantor resmi di Kabupaten Bengkalis dan melakukan kontrol penuh pada dapur-dapur yang sudah jadi, termasuk menempatkan ahli gizi disetiap dapur, karna ada beberapa kasus yang makanannya ssperti tidak sehat dan berulat.
“BGN harus berkoordinasi dengan sekolah penerima MBG terkait kemauan mereka dalam menerima makanan tersebut. BGN harus menetapkan deadline waktu antara 45 sampai 60 hari masa pembangunan dapur,” tambahnya.**
Kolom Komentar post