PEKANBARU – Usai dilantik sebagai Pj Bupati Inhu, Chairul Riski mengatakan, bahwa ia akan menjalankan apa yang telah diamanahkan kepada dirinya. Dimana ada empat poin yang disampaikan oleh Gubernur, termasuk dari Mendagri.
“Dalam arahan tadi Pak Gubernur menyampaikan empat poin, sama-sama kita dengar, pertama masalah melanjutkan pemerintahan bersama DPRD Inhu, menyiapkan rancangan peraturan daerah, yang mana kita harus disahkan oleh Menteri Dalam Negri,” kata Riski.
“Termasuk pak Gubernur menyampaikan pesan sebagai penjabat Bupati nanti adalah, sebagai ketua Satgas COVID-19, karena masih masa pandemi kita bersama Forkopimda nantinya penanggulangan COVID-19 di Inhu. Terakhir tadi PSU akan diupayakam sebelum masanya 30 hari kerja, kemarinkan tanggal 22 Maret, diharapkan sudah ada PSU,” tambahnya.
Dalam pelaksanaan PSU nanti, Pj Bupati menghimbau kepada seluruh masyarakat Inhu agar dapat mendukung pelaksanaan PSU dengan aman dan damai. Bagi PNS diminta untuk menjaga netralitas, jangan sampai ada PNS yang terlibat dalam PSU, dalam ajakan memilih kepada paslon tertentu.
“Semua komponen masyarakat sama-sama nanti menjaga PSU. Khusus PNS menjaga netralitas, dan kepada masyarakat betul-betul memilih dengan hati nuraninya mendapatkan Bupati sesuai keinginan rakyat Inhu,” harap Riski.
Disinggung mengenai adanya isu berkembang akan adanya mutasi terhadap pejabat yang ada dilingkungan Pemkab Inhu, Chairul Riski menyampaikan untuk mutasi ada prosedurnya, dan harus mendapat persetujuan Mendagri. Kalaupun ada akan diajukan terlebih dahulu kepada Mendagri, mengingat masih adanya jabatan Pelaksana tugas (Plt) kepala OPD di Pemkab Inhu.
“Untuk mutasi kita lihat dulu, mungkin kalau diperlukan kita minta persetujuan daripada Mendagri, karena itukan melalui proses. Dan kita melihat bahwa kami mendapat informasi juga masih banyak pejabat yang Plt. Jadi kita akan tinjau ulang kembali dan sampaikan ke pimpinan,” tutupnya. MC Riau/JI
Kolom Komentar post