PEKANBARU – Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Cabang Riau menyatakan akselerasi peremajaan sawit rakyat menjadi salah satu program prioritas asosiasi perkebunan kelapa sawit periode 2020-2025 sebagai langkah peningkatan ekonomi para petani.
Ketua GAPKI Cabang Riau, Jatmiko K Santosa, dalam keterangannya di Pekanbaru, Jumat, mengatakan pihaknya menempatkan peremajaan sawit rakyat sebagai fokus utama kepengurusan asosiasi perusahaan perkebunan tersebut.
“Yang jadi concern kita berkaitan dengan peremajaan sawit rakyat. Kita tahu persis kalau bicara CPO (crude palm oil) perusahaan mendekati 5 ton per hektare. Sementara petani hanya 2 ton hektare. Ini masih jadi pekerjaan rumah besar,” kata Jatmiko K Santosa, usai pelantikan pengurus GAPKI Cabang Riau Periode 2020-2025 di Kota Pekanbaru, Jumat (26/3/2021).
Kegiatan pelantikan tersebut turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Riau, Edy Natar Nasution, Ketua Dinas Perkebunan Riau, Zulkifli, serta disaksikan langsung ketua GAPKI Pusat, Joko Supriono, secara daring.
Dalam paparannya, Jatmiko mengatakan peremajaan sawit rakyat (PSR) juga telah menjadi prioritas GAPKI dan pemerintah pusat. Bersama pemerintah, GAPKI Pusat berupaya mengakselerasi program tersebut sebagai salah satu upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional.
Ia mengatakan GAPKI Riau segera berkoordinasi dengan Pemerintah setempat untuk memetakan daerah di Riau yang memiliki potensi besar dalam pelaksanaan PSR. Saat ini, Pelalawan menjadi salah satu kabupaten percontohan pelaksanaan PSR melibatkan perusahaan di Riau.
Selain itu, dengan kerjasama yang baik antara pengusaha dan petani sawit akan berimplikasi besar dalam melawan kampanye hitam sektor perkebunan sawit. Ia mengatakan langkah sertifikasi perkebunan sawit rakyat dengan perusahaan menjadi solusi yang bisa dipilih dalam melawan kampanye hitam negara produsen pesaing.
Jatmiko yang juga merupakan CEO PTPN V mengatakan bahwa saat ini perkebunan sawit di Bumi Lancang Kuning telah menjadi salah satu sektor yang masih tumbuh positif di tengah pandemi. Dengan total luas lahan perkebunan sawit mencapai 3,6 juta hektare, atau terluas di Indonesia, Jatmiko mengatakan sudah waktunya Riau memberikan kontribusi nyata pada pertumbuhan ekonomi dari sektor minyak nabati.
Selanjutnya, GAPKI Riau bersama pemerintah akan terus memonitor aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan industri dan lahan perkebunan sawit yang tumpang tindih serta aturan ketenagakerjaan.
“Undang-undang ketenagakerjaan. Peraturan pemerintah sudah diterbitkan. Bagaimana membantu pemerintah provinsi agar peraturan dapat dilaksanakan dengan baik. Adalah bagaimana data kita akurat. Tidak ada lagi permasalahan tumpang tindih kawasan,” ujarnya.
Selanjutnya, GAPKI Riau turut fokus pada pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bersama Pemerintah Provinsi Riau secara berkelanjutan. Jatmiko turut menargetkan perusahaan yang menjadi anggota aktif GAPKI Riau bertambah. Saat ini, ia mengatakan baru sekitar 64 perusahaan dari total 200 perusahaan sawit yang berdiri di tanah Melayu itu.
Sementara itu, Ketua GAPKI Pusat, Joko Supriono, mengakui bahwa tugas kepengurusan GAPKI Riau cukup berat. Terutama status Riau sebagai provinsi dengan areal perkebunan sawit terbesar di Indonesia. Ia mengatakan tantangan perkebunan sawit tidak akan pernah usai selama Indonesia masih menjadi negara eksportir CPO.
“Kita perlu terus memperkuat supply chain dari petani maupun perusahaan sehingga jadi satu supply chain yang solid, bersatu, berjuang bersama memajukan sawit antara pelaku usaha dan masyarakat. Saya yakin upaya memajukan industri ini akan mudah dan juga hadapi tantangan global yang lebih berat ini,” urainya secara daring.
Sementara itu, Wakil Gubernur Riau, Edy Natar Nasution, mengakui bahwa perkebunan sawit merupakan sektor yang paling berpartisipasi dalam membangun Riau. Ia mengatakan begitu banyak kantong-kantong keramaian di seluruh penjuru Provinsi Riau akibat keberadaan perkebunan dan pabrik kelapa sawit.
“Perkebunan paling banyak berpatisipasi membangun Riau. Banyak kantong-kantong keramaian di Riau karena adanya perkebunan sawit dan pabrik kelapa sawit. Selain itu, subsektor perkebunan tidak berimbas pandemi dan malah naik harga TBS. Kartu pengaman Riau adalah perkebunan sawit,” ujarnya.
Edy berharap kepengurusan GAPKI Cabang Riau dapat bertugas dengan baik dan membantu masyarakat meningkatkan ekonomi masyarakat setempat. (MC Riau/RAT)
Kolom Komentar post