PEKANBARU – Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah Tahun 2020 oleh kepala daerah serta penyampaian reses masa persidangan II (Januari – April) tahun sidang kedua (2020-2021), di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau, Senin (22/3/2021).
Dalam laporannya, Gubernur Syamsuar mengatakan LKPJ Kepala daerah Provinsi Riau Tahun 2020, telah disampaikan secara terinci dalam bentuk buku laporan kepada pimpinan dan anggota DPRD provinsi Riau.
“Alhamdulillah atas dukungan kerja keras dan kerja sama kita serta kerja keras dan kerjasama berbagai pihak hampir semua indikator pembangunan dapat dicapai meskipun pada saat ini kita masih menghadapi Pandemi Covid 19,” katanya.
Ia mengungkapkan pelaksanaan pembangunan daerah di provinsi Riau tahun 2020 juga mengacu kepada visi yang tercantum pada RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019-2024 yaitu terwujudnya Riau yang berdaya saing sejahtera bermartabat dan unggul di Indonesia dan singkat Riau Bersatu.
Gubri melanjutkan untuk mencapai visi tersebut telah dirumuskan dalam lima misi. Kemudian, tujuan dari misi tersebut adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, meningkatkan kemajuan kebudayaan melayu, meningkatkan nilai tambah serta meningkatkan kenegaraan pemerintah daerah yang bersih transparan dan akuntabel.
“Adapun strategi yang ditempuh yaitu perumusan perencanaan dengan memperhatikan prinsip efektif dan efisien,” ujarnya.
Syamsuar mengatakan implementasi kebijakan pembangunan yang fokus dan tepat sasaran serta evaluasi terhadap capaian hasil pembangunan. Untuk diketahui jumlah penduduk pada Tahun 2020 sebanyak 6,96 lebih juta jiwa.
Sedangkan tingkat pertumbuhan penduduk provinsi Riau tahun 2020 sebesar 1,70% dan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Provinsi Riau pada Tahun 2020 sebanyak 15.090 orang.
“Jumlah PNS terbanyak Dinas Pendidikan Provinsi Riau 7673 orang daan paling sedikit di Badan Penanggulangan Bencana 57 orang,” ucapnya.
Untuk itu guna mendukung pembangunan daerah pemerintah Provinsi Riau, pihaknya berusaha mengelola keuangan daerah secara efisien dan akuntabel.
“Hal ini telah sesuai dengan peraturan perundangan undangan yang berlaku,” tutupnya.(MCR/DW)
Kolom Komentar post